Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera)

Jakarta- Tersisa 175 hari persiapan, Panitia Pelaksana Asian Para Games 2018 (INAPGOC) dihadapkan kendala soal kesiapan venue beberapa cabang olahraga penyandang disabilitas seperti menembak, atletik, dan balap sepeda. Masalah venue ini memang menjadi salah satu catatan pada Seminar Chef de Mission (CdM), sebelum berlangsungnya 5th Coordination Commission Meeting (Corcom), di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, pekan ini. Untuk venue menembak, INAPGOC mengaku berkomunikasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera). Sebelumnya, Kemenpupera menyarankan untuk menggunakan venue menembak di Kawasan Jakabaring Sport Center, Palembang, Sumatera Selatan. Namun, INAPGOC beralasan dengan memindahkan venue membuat biaya yang dikeluarkan akan membengkak. Selain itu, terbentur Intruksi Presiden (Inpres) yang menyatakan penyelenggaraan Asian Para Games (APG) 2018 tidak ada yang digelar di luar Jakarta. Bahkan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemeko PMK) yang seharusnya memastikan teknis koordinasi antar kelembagaan tetap mengatakan jika hasil Rapat Koordinator tingkat Menteri pada 6 April 2018, memutuskan venue menembak yang akan digunakan dalam APG 2018 bukan di Senayan. Melainkan menggunakan fasilitas menembak milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kemenpupera mengaku tidak bisa merenovasi Lapangan Tembak Senayan, dengan alasan mepetnya waktu renovasi. “Soal pengambilan keputusan, akan kembali pada pemegang keputusan tertinggi. Jadi pada saat rapat koordinasi (Rakor) level Menteri berikutnya, semua hal seperti soal venue, dan lain-lain sudah diselesaikan,” ujar Nyoman Shuida, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan PMK disela-sela Corcom. Soal venue atletik, INAPGOC masih belum menentukan lokasi pertandingan karena terkendala oleh pemilihan beberapa arena pertandingan, meski telah berkoordinasi dengan para Ketua Kontingen (Chef de Mission/CdM) masing-masing negara peserta. “Untuk venue atletik, kami sebenarnya menyediakan dua venue. Bisa di main stadium (Stadion Utama) Gelora Bung Karno (GBK) atau di Stadion Madya. Namun, hasil seminar CdM, mereka meminta tidak ada pemisahan perlombaan, sehingga seluruh pertandingan digelar di main stadium GBK,” terang Raja Sapta Oktohari, Ketua Umum INAPGOC. Sementara, untuk venue balap sepeda khususnya nomor balapan jalan raya, INAPGOC melirik Sirkuit Sentul di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, lagi-lagi terbentur Inpres. Jika gagal digelar di Sirkuit Sentul, maka opsi yang dipilih adalah meniadakan nomor balapan itu. Sebab, tidak ada venue lain yang lebih representatif. “Andai sulit mencari venuenya, nomor road race sepertinya akan didrop (dihilangkan), karena tak ada tempatnya. Nanti, balap sepeda mungkin hanya akan tanding nomor trek, di velodrome,” jelas pria yang akrab disapa Okto itu. Terkait kendala yang dihadapi, serta waktu yang semakin dekat pada pelaksanaan APG 2018, Okto mengatakan akan membawa persoalan ini ke otoritas yang lebih tinggi. “Kami menyampaikan wacana ini saat Corcom untuk meminta pendapat perwakilan Dewan Paralimpik Asia (APC) dan juga menyampaikannya pada Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla, agar keputusannya bisa lebih intensif. Karena waktunya sudah sangat mepet,” tegas putra dari Oesman Sapta Odang itu. (Adt)