Indonesia Para Games Invitational Tournament

Jakarta- Acara seremonial pengibaran 13 bendera negara peserta di pelataran wisma atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/6) sore, menjadi penanda dibukanya gelaran test event bertajuk ‘Indonesia Para Games Invitational Tournament’, pada 27 Juni – 3 Juli 2018. Event yang digelar di Komplek Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta itu akan mempertandingkan lima cabang olahraga yakni atletik, bulutangkis, renang, tenis meja, dan bola basket kursi roda. Dari lima cabang tersebut, atletik, bulutangkis, renang, dan basket kursi roda masuk dalam kategori invitasi. Sedangkan tenis meja masuk dalam kategori sanction, yakni event tersebut diakui oleh Federasi International sebagai babak kualifikasi untuk Paralympics. Raja Sapta Oktohari, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Asian Para Games (INAPGOC) 2018, menyebut gelaran ‘Indonesia Para Games Invitational Tournament’ akan menjadi sarana menguji sistem dan sumber daya manusia (SDM) INAPGOC sebagai bekal menghadapi Asian Para Games 2018, Oktober mendatang. “Di test event ini, kami ingin mendapatkan feedback sebagai bahan rujukan untuk pelaksanaan Asian Para Games 2018, pada Oktober nanti. Dan, hari ini di Wisma Atlet kami mengibarkan 13 bendera negara peserta ‘Indonesia Para Games Invitational Tournament’,” ujar pria yang akrab disapa Okto itu. Pria berusia 42 tahun itu menjelaskan pihaknya fokus pada tiga parameter, yakni sport, wisma atlet, dan transportasi. Sebab, lanjutnya, ketiga hal itu menjadi fokus evaluasi setiap melaksanakan pertemuan dengan Asian Paralympic Committee (APC). “Seperti transportasi, kami akan menguji sistem dari kedatangan, setelah itu diantar ke wisma atlet, lalu diantar ke tempat mereka latihan dan bertanding, dan akhirnya diantar kembali ke tempat dimana nantinya mereka akan kembali ke negara masing-masing,” tutur putra dari Oesman Sapta Odang itu. Tak hanya itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan stakeholder, utamanya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna meyakinkan bahwa Indonesia harus siap menjadi negara yang ramah bagi penyandang disabilitas. “Untuk itu kami menjalin komunikasi yang sangat intens dengan Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta, begitu juga dengan stakeholder lainnya guna memastikan bahwa Indonesia bisa jadi tuan rumah yang baik,” tutup Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2011-2014 itu. (Adt)